Apa itu PPID

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID adalah kepanjangan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, di mana PPID berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan keberadaan PPID, masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani lewat satu pintu.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID Pelaksana) adalah pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai PPID pada satuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan pemerintah daerah.

Pembentukan PPID di Kabupaten Bantul

Pembentukan PPID di Kabupaten Bantul merupakan pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang komunikasi dan informatika, khususnya sejak ditetapkannya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yang kemudian diikuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

PPID Kabupaten Bantul dibentuk untuk pertama kalinya pada tahun 2011 di bawah tanggung jawab Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul. Sejak tahun 2017, pejabat publik yang diserahi tugas sebagai PPID Kabupaten Bantul adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai PPID, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul dibantu oleh PPID Pelaksana, yaitu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di tingkat Organisasi Perangkat Daerah, termasuk Badan, Dinas, Bagian, Kapanewon, dan Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Permohonan Informasi Publik

Bagi Pemohon Informasi Publik, diwajibkan mengisi formulir yang sudah kami sediakan di bawah ini dengan melampirkan foto/scan KTP.

Unduh Formulir dalam format DOC di sini: Unduh Formulir DOC

Mekanisme Memperoleh Informasi

(Berdasarkan Pasal 22, 35, 36 UU KIP)

1. Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan Informasi Publik kepada Badan Publik secara tertulis atau tidak tertulis;
2. Badan Publik wajib mencatat, memberikan tanda bukti permintaan, dan wajib memberikan jawaban paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya permintaan serta dapat memperpanjang paling lambat 7 hari kerja dengan memberikan alasan tertulis.

Hak dan Tata Cara Pengajuan Keberatan atas Permohonan Informasi Publik

Syarat dan Prosedur Pengajuan Keberatan

Pengajuan keberatan dapat dilakukan oleh pemohon informasi publik dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diketemukannya alasan keberatan. Pemohon berhak mengajukan keberatan dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut:

• Permohonan informasi ditolak tanpa alasan
• Informasi berkala tidak disediakan
• Permohonan informasi tidak ditanggapi
• Permohonan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta
• Permohonan informasi tidak dipenuhi
• Biaya yang dikenakan tidak wajar
• Informasi disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan

Keberatan ditujukan kepada Atasan PPID melalui Petugas Informasi oleh Pemohon atau kuasanya.

Registrasi

Petugas informasi wajib memberikan formulir keberatan kepada pemohon untuk diisi dan membantu pengisiannya jika diperlukan.

Petugas Informasi langsung memberikan salinan formulir keberatan sebagai tanda terima pengajuan keberatan. Petugas Informasi wajib mencatat pengajuan keberatan dalam register Keberatan dan meneruskannya kepada Atasan PPID dengan tembusan kepada PPID dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diajukan.

Formulir keberatan atas permohonan Informasi Publik

Tanggapan Atas Keberatan

Atasan PPID wajib memberikan tanggapan dalam bentuk keputusan tertulis yang disampaikan kepada Petugas PPID dengan tembusan kepada PPID selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam register keberatan.

Keputusan tertulis sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya memuat:

• Tanggal pembuatan surat tanggapan atas keberatan;
• Nomor surat tanggapan atas keberatan;
• Tanggapan/jawaban tertulis atasan PPID atas keberatan yang diajukan yang berisi salah satu atau beberapa hal;
• Perintah Atasan PPID kepada PPID untuk memberikan sebagian atau seluruh informasi Publik yang diminta dalam hal keberatan diterima;
• Jangka waktu pelaksanaan perintah memberikan sebagian atau seluruh informasi publik yang diminta dalam hal keberatan diterima.

Pemohon yang mengajukan keberatan yang tidak puas dengan keputusan atasan PPID berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi kepada Komisi Informasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID.

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari Kabupaten Bantul

Penyediaan air minum merupakan salah satu kebutuhan dasar dan hak sosial ekonomi masyarakat yang harus terpenuhi. Ketersediaan air minum merupakan salah satu penentu peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang mana diharapkan dengan ketersediaan air minum dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dan dapat mendorong peningkatan produktivitas masyarakat, sehingga dapat terjadi peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pertumbuhan sosial ekonomi masyarakat.

Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Projotamansari Kabupaten Bantul yang berdiri Tahun 1992 bertujuan untuk melayani masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air bersih yang memenuhi aspek 4K yaitu kualitas, kuantitas, kontinuitas dan keterjangkauan.

Untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Bantul, pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui dinas/instansi terkait telah membangun sarana dan prasaranan penyediaan air bersih dengan sistem jaringan perpipaan. Sistem penyediaan air bersih dengan sistem jaringan perpipaan di Kabupaten Bantul terus ditingkatkan sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat, yang dalam pengelolaannya diserahkan oleh Perumdam Tirta Projotamansari Kabupaten Bantul.

"MENJADI PERUSAHAAN YANG MANDIRI, SEHAT DAN PROFESIONAL".

• Memenuhi kebutuhan air minum masyarakat Kabupaten Bantul dan memberikan pelayanan prima kepada pelanggan.
• Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia di bidang pengelolaan air minum.
• Menyelenggarakan tata kelola keuangan yang sehat untuk mendukung pertumbuhan perusahaan dan berkontribusi terhadap ekonomi pemerintah daerah Kabupaten Bantul.
• Menjalankan operasional perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen.

Pada Tahun 2024, Perumdam Bantul dipimpin oleh Direktur Utama: Arinto Hendro Budiantoro, S.E., M.M. dan Direktur Umum dan Keuangan: Anita Tri Hastuti, S.E. Saat ini Perumdam Bantul mengelola 21 sistem instalasi penyediaan air bersih yang tersebar di beberapa Kapanewon di wilayah Kabupaten Bantul dengan kapasitas produksi yang terpasang 598,5 liter/detik dan jumlah pelanggan 46.123 Sambungan Rumah. (Laporan Desember 2023).

Sumber air baku Perumdam Bantul diperoleh dari sumur dalam berjumlah 19 unit, mata air 3 unit dan air permukaan 8 unit, dengan menggunakan rata-rata dua kali perpompaan. Adapun sistem pendistribusian air dengan cara dari sumber yang ada dipompa ke reservoir, kemudian dialirkan ke pelanggan melalui sambungan ke rumah-rumah pelanggan Perumdam Kabupaten Bantul. Selain melalui reservoir, Perumdam Bantul dalam mendistribusikan airnya juga dengan cara direct pump.

Wilayah pelayanan Perumdam Bantul mencakup 17 Kapanewon yang ada di wilayah Kabupaten Bantul dengan cakupan Pelayanan Teknis sebesar 14,25% dan cakupan Pelayanan Administratif sebesar 14,25% dengan jam pelayanan 24 jam dengan jumlah pelanggan terpasang sebanyak 46.123 unit Sambungan Rumah (Laporan Desember 2023).

Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun Anggaran 2023

1. Nama Program

Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun Anggaran 2023

2. Latar Belakang

Program Hibah Air Minum merupakan Program bantuan dari Pemerintah Pusat untuk mendorong Pemerintah daerah dalam meningkatkan akses air minum perpipaan kepada masyarakat, terutama Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Program ini dimaksudkan sebagai stimulan kepada Pemerintah Daerah untuk dapat melaksanakan peran dan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan penyediaan pelayanan air minum kepada MBR dan meningkatkan jumlah sambungan baru.

Program ini dijalankan dengan cara mengoptimalkan kapasitas produksi yang belum dimanfaatkan (idle capacity) yang dilaksanakan melalui penerapan kinerja berbasis keluaran (output-based) atau berdasarkan kinerja yang terukur dan terverifikasi. Penerapan kinerja berbasis keluaran (output-based) atau berdasarkan kinerja yang terukur dan terverifikasi mengandung makna bahwa Pemerintah Daerah melaksanakan pembangunan dan pelayanan air minum terlebih dahulu, sementara pencairan dana hibah baru dapat dilakukan setelah masyarakat mendapatkan pelayanan yang memenuhi syarat dan standar pedoman yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaannya program ini terbagi menjadi dua yaitu Hibah Air Minum Perkotaan (AMK) yang pelaksanaan teknisnya dilakukan oleh BUMD Penyelenggara SPAM selaku operator air minum di daerah dan Hibah Air Minum Perdesaan (AMD) yang pelaksanaan teknisnya dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Teknis Air Minum di daerah.

3. Tujuan

Program Hibah ini bertujuan untuk meningkatkan cakupan pelayanan air minum perpipaan yang diprioritaskan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam rangka meningkatkan derajat kualitas kesehatan masyarakat.

4. Sasaran

Kriteria Masyarakat Penerima Hibah antara lain:

• MBR yang memiliki daya listrik terpasang pada rumah tangga sebesar <=1.300 VA dan/atau tidak memiliki sambungan listrik
• Bersedia dan memenuhi persyaratan sebagai pelanggan BUMD Penyelenggara SPAM
• Bersedia membayar biaya pemasangan sambungan rumah sesuai dengan yang ditetapkan BUMD Penyelenggara SPAM, dengan ketentuan biaya pemasangan lebih rendah daripada biaya pemasangan sambungan rumah regular
• Rumah calon penerima manfaat berlokasi pada wilayah Administrasi Kabupaten peserta program hibah air minum dan bukan terletak di wilayah administrasi Kabupaten/kota lain
• Belum pernah menjadi penerima manfaat program sejenis (Program Pamsimas, Program Hibah Air Minum Perdesaan, dan Program Dana Alokasi Khusus)
• Rumah calon penerima manfaat tidak berada di lokasi yang sulit dijangkau secara teknis oleh BUMD Penyelenggara SPAM
• Rumah calon penerima manfaat bukan merupakan Fasilitas Umum/Fasilitas Sosial.

5. Timeline

6. Mekanisme Pelaksanaan Program Hibah Air Minum TA 2023

7. Rangkaian Sambungan Rumah

Daftar Informasi Berkala

Informasi berkala adalah informasi yang wajib diperbaharui kemudian disediakan dan diumumkan kepada publik secara rutin atau berkala sekurang-kurangnya setiap 6 bulan sekali.

Agenda Kerja Pimpinan